Penerimaan CPNS Ditunda Hingga 2017

Advertise 728x90
Ilustrasi
BERIKABAR.COM - Bagi yang ingin mendaftarkan diri dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk di tahun 2016 ini harus bersabar dulu, karena pemerintah melakukan penundaan penerimaan CPNS baik di tingkat pusat dan daerah tahun 2016.

Meski sebelumnya, penerimaan CPNS itu direncanakan akan dimulai tanggal 1 sampai dengan 19 Oktober 2016. Penundaan penerimaan CPNS dari pelamar umum tahun 2016 itu meliputi 32 Kementerian/Lembaga.

Sementara itu, penundaan tersebut merujuk arahan Presiden Joko Widodo, dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016, dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, pada 7 November yang dipimpin oleh Menteri PANRB.

Adapun, 32 instansi dimaksud sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS.

Namun, dengan adanya surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum ditunda.

“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” ungkap Asman dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan Kepala BPKP, dikutip dari siaran pers KemenPANRB pada Rabu (9/11/2016).

Surat itu ditujukan kepada 32 PPK, yakni:
1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menristek Dikti
5. Menteri Pertahanan
6. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri PUPR
10. Menteri ESDM
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang
12. Menteri Pariwisata
13. Menteri Pertanian
14. Menteri Kelautan dan Perikanan
15. Menteri LH dan Kehutanan
16. Menteri Hukum dan HAM
17. Menteri PANRB
18. Kepala Kepolisian RI
19. Ketua Mahkamah Agung
20. Kepala LIPI
21. Kepala LAPAN
22. Kepala LAN
23. Kepala BMKG
24. Kepala BPPT
25. Kepala BIN
26. Ketua BPK
27. Kepala BNPT
28. Kepala BNN
29. Kepala Badan POM
30. Kepala BPKP
31. Kepala BATAN
32. Kepala BAPETEN

Semantara itu, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paulus Dwi Laksono mengarahkan, agar instansi pemerintah yang permintaan formasi pegawainya tidak terpenuhi melakukan penataan pegawai.

Paulus menjelaskan, bahwa terkait konsep penataan pegawai meliputi penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Untuk sisi kuantitas, penataan dapat dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan, dan pengoptimalan kinerja pegawai.

Sementara untuk penataan dalam sisi kualitas, yakni meliputi peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus menegaskan penataan itu sangat perlu dilakukan, sebab penundaan pengadaan CPNS menyebabkan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi.

"Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah daerah baru hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil adalah mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi sejak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya permintaan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” kata Paulus, seperti yang dilansir laman resmi BKN (bkn.go.id), Kamis 10 November 2016.

Selain itu, terkait redistribusi pegawai, menurut Paulus, bahwa konsep itu diterapkan dengan melibat dua instansi, yakni dengan kondisi pada satu instansi yang terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 2003, maka pemindahan antarinstansi bisa dilakukan jika ada 'lolos butuh'.

Artinya, jika ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan kemudian ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai, sehingga instansi B siap menerima pegawai dari instansi A.

"Kami akan memantau terus. Dan jika penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan formasi tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, baru ajukan formasi baru pengadaan pegawai baru,” pungkasnya. (Viva/BKN/Bisnis)
Advertisement
Advertise Responsive

Tulis Komentar
 
close button
Back to top
Situs ini menggunakan cookies untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs kami Kebijakan Kami
Got It!